Selain itu, pembentukan kebijakan yang lebih progresif dalam pencegahan kejahatan juga perlu mendapat perhatian serius. Hal ini meliputi penguatan pengawasan terhadap daerah-daerah yang rentan terhadap kejahatan, penyediaan pendidikan dan pelatihan keamanan bagi masyarakat, serta upaya pemberantasan sumber kejahatan dari akar masalahnya.
Dalam menghadapi lonjakan kejahatan, peran media juga menjadi sangat penting dalam memberikan informasi yang akurat dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah keamanan. Berita-berita terkait kejahatan yang disajikan secara jujur dan bertanggung jawab dapat membantu masyarakat dalam memahami situasi keamanan yang ada di sekitar mereka.
Tingkat kejahatan yang mengkhawatirkan juga menekankan pentingnya adanya transparansi data dan informasi terkait kejahatan. Keterbukaan tersebut membantu dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta memungkinkan adanya evaluasi yang lebih baik terhadap kinerja institusi penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan.
Terakhir, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanganan kejahatan perlu diperkuat. Koordinasi yang baik antara berbagai level pemerintahan dapat membantu dalam pengalokasian sumber daya yang tepat untuk menangani masalah kejahatan di masing-masing wilayah, serta memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal.
Di tengah meningkatnya tantangan keamanan dan penegakan hukum yang dihadapi Indonesia, langkah-langkah lebih serius dan koordinatif perlu diambil secara menyeluruh untuk mengatasi lonjakan kejahatan. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan situasi keamanan dan penegakan hukum di Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat hidup dan beraktivitas dengan lebih aman dan tenteram.
Menurut data BPS, tingkat penyelesaian kasus di Polri hanya sebesar 38%. Ini menunjukkan bahwa meskipun kasus kejahatan terus meningkat, kemampuan penegakan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut masih menjadi tantangan besar. Gentingnya masalah ini terlihat dari angka penyelesaian kasus kejahatan yang secara nasional hanya mencapai 38,12%.
Data yang dikeluarkan oleh BPS juga menunjukkan bahwa keberhasilan menyelesaikan kasus kejahatan berbeda-beda di setiap wilayah. Misalnya, Polda Jawa Timur mencatat tingkat penyelesaian kasus tertinggi, mencapai 103,37%, yang berarti sebagian besar kasus dari tahun-tahun sebelumnya juga berhasil diselesaikan. Namun, Polda Metro Jaya mencatat tingkat penyelesaian kasus yang sangat rendah, hanya 5,82%, menandakan perlunya upaya lebih serius untuk memperbaiki penegakan hukum di wilayah ini.
