Angka-angka tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam menangani kejahatan di Indonesia. Peningkatan angka kasus kejahatan yang tidak diimbangi dengan tingkat penyelesaian kasus yang memadai memperlihatkan kelemahan sistem penegakan hukum di Indonesia. Perlunya perbaikan nyata dalam struktur penegakan hukum dan pencegahan kejahatan menjadi sangat mendesak.
Peningkatan angka kejahatan di Indonesia telah menjadi titik perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Data dari BPS menunjukkan bahwa upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan penegakan hukum masih belum mencapai hasil yang diinginkan. Lonjakan kejahatan di beberapa wilayah, terutama di Jawa Timur, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta, menyoroti bahwa masih ada ketidakmampuan dalam mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus kriminal di Indonesia.
Dalam situasi ini, upaya pencegahan kejahatan perlu ditingkatkan dengan memperbaiki sistem pengawasan dan respon terhadap laporan kejahatan. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi terkait kejahatan juga menjadi hal penting yang perlu didorong. Sumber daya manusia dan teknologi dalam penegakan hukum juga perlu ditingkatkan untuk menangani lonjakan kejahatan dengan lebih efektif.
Dari sudut pandang kebijakan, perlu adanya evaluasi terhadap sistem penegakan hukum yang ada untuk menemukan titik-titik lemah yang perlu diperbaiki. Kebijakan yang progresif dalam pencegahan kejahatan juga perlu diutamakan, termasuk dalam hal penguatan pengawasan di daerah-daerah rentan kejahatan, penyediaan pendidikan keamanan bagi masyarakat, serta penyelidikan
