Pembatalan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi ini mendapat beragam respons dari masyarakat, terutama dari kalangan pengusaha dan konsumen. Sebagian menyambut baik penundaan ini, karena dianggap memberikan ruang bagi pemerintah untuk lebih mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut. Namun, ada juga yang menyayangkan penundaan ini karena adanya ketidakpastian di masa depan terkait kebijakan subsidi BBM.
Beberapa pihak, termasuk Asosiasi Pengusaha Minimarket Indonesia (APMI), menyampaikan keprihatinan terhadap ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pembatalan kebijakan ini. Mereka menjelaskan bahwa perusahaan minimarket telah melakukan persiapan terkait implementasi kebijakan pembatasan BBM subsidi dan pembatalannya menimbulkan kerugian bagi mereka.
Selain itu, konsumen juga menjadi salah satu pihak yang terkena dampak dari ketidakpastian ini. Mereka tidak dapat memastikan bagaimana kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi akan berdampak pada kegiatan sehari-hari mereka.
Pembatalan kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait keberlanjutan program subsidi BBM. Dengan penundaan yang terjadi, dikhawatirkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan segera diterapkan, sehingga menyebabkan anggaran subsidi BBM yang semestinya dialokasikan pada sektor-sektor yang membutuhkan menjadi tertunda.
Sebagai informasi, subsidi BBM memang menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendukung sektor-sektor yang rentan terhadap kenaikan harga BBM. Namun, masalah penyaluran subsidi yang tepat sasaran menjadi fokus utama pemerintah dalam mengatur program tersebut.
