Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) baru-baru ini mengajukan usulan agar setiap pasangan di Indonesia hanya memiliki satu anak perempuan. Usulan ini menuai pro-kontra di masyarakat, dengan beberapa pihak mendukung sementara yang lain meragukan keberhasilannya dalam praktek. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan akan dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin timbul akibat kebijakan ini.
Angka perkawinan di Indonesia merosot tajam! Hal ini berdampak pada angka kelahiran atau total fertility rate (TFR) yang secara nasional kini berada di 2,1. Meski angka tersebut terbilang ideal untuk pertumbuhan populasi penduduk, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo khawatir dalam beberapa tahun ke depan TFR terus menurun. Maka dari itu, ia berharap setiap wanita bisa melahirkan satu anak perempuan agar tidak terjadi penyusutan populasi penduduk di Indonesia.
BKKBN memaparkan bahwa usulan ini sebagai bentuk upaya pengendalian jumlah penduduk dan penyeimbangan jenis kelamin di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi ketimpangan jenis kelamin di Indonesia dimana jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki. Kondisi ini dapat membawa dampak sosial yang serius di masa depan jika tidak segera ditangani.
Namun, di sisi lain, banyak pihak yang merasa khawatir terhadap berbagai konsekuensi negatif yang mungkin muncul dari kebijakan ini. Pertama-tama, akan timbul pertanyaan mengenai kedaulatan dalam mengatur jumlah anak bagi pasangan. Beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini mencampuri hak privasi pasangan untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan.
