Melalui kebijakan ini, pemerintah diharapkan mampu mendorong penggunaan BBM secara efisien dan tepat sasaran. Selain itu, diharapkan adanya redistribusi anggaran subsidi yang semestinya dialokasikan bagi semua, terutama bagi mereka yang membutuhkan seperti petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan pembatalan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi pada 1 Oktober 2024, perluasan penyaluran subsidi BBM dan strategi lainnya yang akan dijalankan pemerintah menjadi semakin penting. Konsep keadilan dalam penyaluran subsidi, efisiensi penggunaan BBM, dan keberlanjutan program subsidi BBM perlu terus dipertimbangkan dalam upaya mencapai tujuan pemerintah dalam mengatur sektor energi di Indonesia. Kejelasan terkait implementasi kebijakan ini menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan sektor energi secara keseluruhan.
