Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menganggap wacana ini sebagai langkah yang bertentangan dengan upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan anggaran negara yang ada. "Bagi saya, solusi untuk mengatasi korupsi dalam politik mungkin bisa ditempuh dengan kebijakan yang lebih tegas, seperti hukuman berat bagi pelanggar," ungkapnya, menunjukkan ketidakpuasan terhadap cara-cara yang ada saat ini.
Daniel Ahmad Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
