Dari sisi partai politik, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyambut positif kenaikan dana bantuan ini. Ia menjelaskan bahwa sekitar 88 persen dari dana bantuan pada tahun lalu digunakan untuk pendidikan politik, sedangkan sisanya digunakan untuk operasional. Laporan keuangan partai pun telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Walaupun kami menyadari dana itu belum sepenuhnya dapat menutupi kebutuhan operasional partai ke depan, bantuan ini tetap memberikan dukungan yang berarti," jelas Ahmad.
Wacana peningkatan dana bantuan ini juga mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Ia mengemukakan bahwa sistem pembiayaan politik yang memadai dapat mengurangi risiko terjadinya korupsi. Menurutnya, tingginya biaya untuk menjabat sebagai pejabat publik sering kali memicu praktik balas budi kepada para pemodal yang terlibat.
Namun, tidak semua pihak sependapat dengan pandangan ini. Peneliti dari BRIN, Wasisto Raharjo, mengemukakan bahwa masalah korupsi lebih erat kaitannya dengan adanya celah dan peluang ketimbang sekedar batasan dana. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan partai politik adalah kunci yang harus diutamakan.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memberikan dukungan terhadap peningkatan dana, tetapi dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi, termasuk keharusan akan transparansi, peningkatan kapasitas kader, dan adanya indikator kinerja legislator yang jelas. "Penambahan dana bantuan untuk parpol tidak akan menjamin pencegahan korupsi jika tata kelola anggaran tidak diperbaiki," tandas Siska Barimbing, perwakilan dari FITRA, menambahkan pandangan mengenai isu tersebut.
