Masalah status tanah di Kawasan Strategis Industri Kendal (IKN) masih menjadi perhatian utama, terutama terkait sengketa lahan antara pemerintah dan warga yang tinggal di wilayah tersebut. Diperkirakan sekitar 2.086 hektare lahan di IKN belum sepenuhnya clear, menciptakan ketidakpastian bagi para penduduk setempat.
Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan untuk menemukan solusi terbaik terkait sengketa tanah ini. Salah satu upaya yang disoroti adalah melalui program Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) plus, yang mencakup pemberian kompensasi kepada warga terdampak.
"Permasalahan ini harus segera kita selesaikan sesuai dengan arahan dari Presiden, agar pembangunan di IKN tetap berjalan lancar. Namun, jika tidak bisa diselesaikan dengan baik, kita harus siap untuk mengalah," ungkap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6/2024).
Meskipun demikian, Basuki menegaskan bahwa menggusur warga bukanlah satu-satunya opsi yang dipertimbangkan. Keputusan akhir akan bergantung pada keputusan masing-masing warga, apakah mereka memilih bertahan atau menerima kompensasi untuk pindah.
"Kita belum dapat memastikan bahwa menggusur warga akan menjadi solusi terbaik. Semuanya tergantung pada hasil dari program PDSK. Jika warga menerima kompensasi, maka kita akan memberikannya. Namun, jika mereka memilih untuk bertahan, maka kepentingan mereka harus diutamakan," jelas Basuki.
