Dedi mengemukakan bahwa tingginya aktivitas lalu lintas truk pengangkut material di Parung Panjang menyebabkan kerusakan jalan yang sangat cepat. Selain itu, polusi yang ditimbulkan dari tambang dan kendaraan berat membuat banyak warga terkena dampak masalah kesehatan, terutama penyakit pernapasan seperti ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). “Pembangunan yang terjadi di Jakarta dan Banten memang menciptakan lapisan masyarakat baru yang kaya di sektor properti, tetapi pada saat yang sama, masyarakat Parung Panjang justru menderita akibat dampak negatifnya,” jelas Dedi.
Dalam sebuah rapat yang diselenggarakan dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta, Dedi menyoroti urgensi upaya bersama untuk mengatasi masalah tersebut. Ia mengajak Pramono Anung dan Gubernur Banten, Andra Soni, untuk bersama-sama memikirkan solusi yang efektif bagi masalah yang dihadapi oleh Parung Panjang. “Kami memerlukan pemulihan yang dilakukan secara kolektif, karena masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” tambahnya.
Dedi juga mengungkapkan bahwa untuk melakukan perbaikan infrastruktur yang layak di kawasan Parung Panjang, diperlukan dana yang mencapai Rp 1,2 triliun. Namun, ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dapat menanggung semua biaya tersebut seorang diri. “Kami tidak mungkin mengeluarkan Rp 1,2 triliun hanya untuk memulihkan satu kecamatan. Jawa Barat memiliki lebih dari 600 kecamatan, dan setiap kecamatan memiliki kebutuhan masing-masing yang harus dipenuhi,” tegasnya.
