Pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memiliki rencana untuk mengubah skema subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik. Rencana ini bertujuan untuk mengalihkan pendekatan subsidi energi yang sebelumnya berbasis komoditas menjadi berbasis individu atau langsung kepada orang yang berhak menerima subsidi. Alasan di balik perubahan ini adalah untuk memastikan penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.
Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menyatakan bahwa pemberian subsidi energi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan, dianggap lebih tepat sasaran. Dia berpendapat bahwa dengan memperbaiki dan menyempurnakan data, pemberian bantuan langsung tunai akan lebih efektif daripada pemberian subsidi dalam bentuk komoditas.
"Kita ingin dengan data diperbaiki, disempurnakan supaya mereka (masyarakat miskin) diberi saja transfer tunai langsung, bukan pada komoditinya, tapi kepada keluarganya yang berhak terima," ungkap Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Jumat (27/9/2024).
Pasalnya, subsidi energi sebesar Rp 540 triliun yang selama ini diberikan, masih belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Contohnya, terjadi di Kota Solo, Jawa Tengah.
Dalam kunjungannya ke Kota Solo, ia menemukan bahwa subsidi listrik yang seharusnya membantu masyarakat ekonomi bawah, hanya mampu menopang kebutuhan listrik yang sangat minim, seperti hanya menyalakan satu lampu per rumah, dengan biaya bulanan sekitar Rp 30 ribu.
"Nah minggu lalu saya pergi ke Solo, saya bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, mereka bayar bulanan Rp 30 ribu, lampunya hanya satu," ujarnya.
