Adanya penundaan dalam penetapan tarif baru BPJS Kesehatan ini seharusnya diikuti dengan sikap transparansi yang jelas kepada masyarakat, terutama kepada para peserta JKN. Mereka perlu diberikan informasi yang jelas mengenai evaluasi yang sedang dilakukan dan dampaknya terhadap kebijakan tarif iuran BPJS Kesehatan di masa mendatang.
Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai data terkait kesehatan masyarakat serta perkembangan biaya layanan kesehatan yang dinamis. Hal ini penting agar penetapan tarif baru BPJS Kesehatan dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sistem kesehatan nasional di Indonesia.
Pada sisi kepesertaan, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses penetapan tarif baru BPJS Kesehatan juga memperhatikan kemampuan bayar peserta. Dengan begitu, implementasi tarif baru tidak akan memberatkan peserta JKN, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Selanjutnya, dalam penentuan tarif baru BPJS Kesehatan, pemerintah dapat mempertimbangkan data-data kesehatan masyarakat yang terkait dengan tingkat kebutuhan layanan kesehatan. Dengan demikian, tarif yang ditetapkan dapat lebih mengakomodasi variabel-variabel yang memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
Adapun perluasan cakupan layanan kesehatan yang diusulkan dalam program KRIS juga menjadi faktor penting dalam penetapan tarif baru BPJS Kesehatan. Pemerintah perlu memastikan bahwa tarif yang ditetapkan mampu menjawab kebutuhan layanan yang lebih luas tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kesehatan yang ada.
