Selain itu, evaluasi yang dilakukan dalam penetapan tarif baru BPJS Kesehatan juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan program JKN. Keberlanjutan program ini menjadi kunci dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
Reformasi sistem kesehatan juga harus menjadi bagian dari evaluasi pemerintah dalam penetapan tarif baru BPJS Kesehatan. Dengan adanya sistem yang lebih efisien dan transparan, diharapkan bahwa tarif baru yang ditetapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Dari segi administrasi, pemerintah perlu memastikan bahwa proses penetapan tarif baru BPJS Kesehatan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar para pemangku kepentingan, termasuk peserta JKN, memiliki keyakinan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang cermat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara luas.
