Potensi yang dimiliki Aceh memang sangat besar. Saat ini terdapat 63 pabrik kelapa sawit (PKS) dengan produksi lebih dari satu juta ton CPO per tahun dari luas perkebunan sekitar 470 ribu hektare. Angka ini setara dengan 2,41 persen dari total produksi CPO nasional. Namun, potensi besar itu belum diimbangi dengan adanya industri hilirisasi di dalam provinsi. Aceh hingga kini belum memiliki satu pun refinery yang mampu mengolah CPO menjadi produk turunan bernilai tinggi seperti minyak makan, margarin, mentega, kosmetik, atau bahan baku industri lainnya. Kondisi ini membuat nilai tambah ekonomi dari komoditas sawit Aceh belum optimal, karena sebagian besar pengolahan masih dilakukan di luar daerah.
Melalui forum kemitraan sawit berkelanjutan tersebut, Fadhlullah berharap perusahaan global dapat segera membangun refinery berkelanjutan di Aceh. Kehadiran industri hilir tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. “Kami berharap investor dapat menghadirkan satu refinery untuk Aceh, baik untuk minyak makan, kosmetik, maupun produk turunan lainnya,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap iklim investasi, Pemerintah Aceh mengklaim telah memperkuat infrastruktur penunjang. Saat ini Aceh memiliki satu bandara internasional, sepuluh bandara lokal, lima pelabuhan perikanan internasional, lima pelabuhan domestik, satu gas engine power plant, satu pembangkit listrik tenaga air, satu pembangkit listrik tenaga uap, jaringan interkoneksi, serta 23 perusahaan air minum. Pemerintah juga tengah membangun jalan tol yang menghubungkan Banda Aceh dengan perbatasan Sumatera Utara, serta memperjuangkan pembangunan terowongan penghubung Gunung Paro-Kulu dan Geurutee untuk membuka akses wilayah barat-selatan Aceh.
