Dalam konteks ini, terdapat perbedaan pendapat antara PBNU dan Muhammadiyah terkait sistem penanggalan hijriah. PBNU tetap mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh Kemenag sebagai otoritas negara, sedangkan Muhammadiyah memilih untuk menerapkan KHGT sebagai variasi dalam penanggalan Islam. Meski demikian, kedua organisasi ini tetap memiliki pandangan yang berbeda namun tetap saling menghormati pilihan masing-masing.
Dengan demikian, perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat ruang bagi variasi dalam penanggalan hijriah. Meskipun terdapat perbedaan, namun penting untuk menunjukkan bahwa pemahaman terkait penanggalan hijriah dapat beragam namun tetap saling menghargai. Sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kemenag, PBNU akan tetap mengikuti penetapan awal bulan hijriah dengan kombinasi rukyatul hilal dan hisab sebagai bagian dari wewenang pemerintah dalam menentukan penanggalan Islam.
