Pemerintah mengakui bahwa kolaborasi lintas lembaga dan perusahaan aplikator sangat diperlukan. Sejauh ini, koordinasi telah dilakukan dengan perusahaan-perusahaan penyedia layanan transportasi online atau aplikator. Tujuannya adalah agar jika nantinya status driver berubah, mereka tetap mendapat kepastian hukum dan perlindungan kerja yang layak. Yassierli menekankan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil keputusan sepihak, sebab nasib jutaan pengemudi dan ekosistem industri digital ikut dipertaruhkan.
Regulasi mengenai status pengemudi ojol sendiri masih dalam tahap pembahasan awal, yang membutuhkan waktu, masukan teknis, serta pertimbangan dari berbagai pihak seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan aplikator, dan bahkan studi perbandingan dari luar negeri. Negara-negara lain seperti Inggris, Spanyol, dan Korea Selatan telah lebih dulu menerapkan regulasi berbeda-beda terkait status pengemudi gig economy, dan Indonesia mencoba mempelajari praktik terbaik dari sana.
“Ini adalah proses yang inklusif, tidak bisa tergesa-gesa. Kita melakukan meaningful participation, artinya semua pihak yang terdampak harus terlibat. Tidak hanya Kemenaker, tapi juga Kemenhub, aplikator, hingga melihat pengalaman internasional,” ujar Yassierli.
Kajian ini juga penting mengingat kondisi kerja pengemudi ojol yang semakin berat di tengah persaingan ketat, komisi kecil, dan insentif yang makin tipis. Banyak pihak menilai status “mitra” sering kali tidak mencerminkan kenyataan bahwa para pengemudi sejatinya bekerja layaknya karyawan penuh waktu, dengan tanggung jawab dan risiko yang tinggi.
Beberapa pengemudi menyambut baik wacana ini karena merasa lebih terlindungi jika menjadi karyawan tetap. Namun, di sisi lain, sebagian pengemudi juga menyuarakan kekhawatiran bahwa status karyawan bisa berarti lebih sedikit fleksibilitas, misalnya dalam hal waktu kerja dan pilihan platform.
