Dalam konteks ini, KPK perlu memperhatikan citra dan kepercayaan publik, karena kinerja lembaga ini turut berpengaruh signifikan terhadap penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penyimpangan etika dan pelanggaran kode perilaku yang melibatkan pimpinan lembaga tentu saja tidak hanya menjadi tanggung jawab internal, tetapi juga akan berdampak pada kredibilitas lembaga di mata masyarakat dan dunia internasional.
Untuk itu, Dewas KPK perlu menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran etika, sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud. Publik membutuhkan kejelasan dan transparansi dalam penanganan permasalahan internal di KPK, karena hal ini tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan lembaga, tetapi juga integritas dan nilai-nilai anti korupsi yang pantas dijunjung tinggi.
