Bogor selama ini memang dikenal sebagai “Kota Hujan”, kota dengan udara relatif sejuk dan bentang alam hijau yang menjadi penyangga ekosistem kawasan Jabodetabek. Namun dalam beberapa tahun terakhir, wajah kota ini berubah cepat. Laju pembangunan perumahan, pusat komersial, dan infrastruktur jalan terus meningkat. Di satu sisi, urbanisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang investasi. Di sisi lain, penyusutan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi ancaman nyata yang tak bisa diabaikan. Ketika beton dan aspal semakin mendominasi, pertanyaan besar pun muncul: apakah Bogor masih layak disebut kota hijau?
https://dlhkotabogor.org/struktur/ menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami bagaimana tata kelola lingkungan hidup di wilayah Bogor dirancang dan dijalankan. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup disusun sebagai kerangka kerja yang memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup berjalan terarah, terkoordinasi, serta akuntabel. Di puncak struktur terdapat Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, pengendalian, dan pengawasan urusan lingkungan hidup di daerah. Dalam menjalankan peran strategis tersebut, Kepala Dinas didukung oleh Sekretariat yang mengkoordinasikan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, pengelolaan data, hingga dokumentasi lingkungan. Keberadaan struktur ini menunjukkan bahwa upaya menjaga kualitas lingkungan bukanlah kerja sporadis, melainkan sistematis dan terintegrasi.
Tantangan di lapangan tidaklah ringan. Penyusutan RTH di Bogor terjadi akibat konversi lahan hijau menjadi kawasan terbangun. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan kawasan permukiman dan komersial sering kali tidak sebanding dengan penyediaan ruang hijau publik. Padahal, ruang terbuka hijau memiliki fungsi vital: menyerap air hujan, mengurangi risiko banjir, menurunkan suhu kota, serta menjadi paru-paru yang menyuplai oksigen bagi warga. Tanpa RTH yang memadai, kota menjadi lebih panas, limpasan air meningkat, dan kualitas udara menurun.
