Pada hari Senin, Komisi II DPR Republik Indonesia mengadakan sebuah rapat penting di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan ini, mereka mengangkat tiga isu krusial yang berkaitan dengan tata kelola birokrasi di tanah air. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, serta Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik. Selain itu, beberapa kepala daerah pun turut berpartisipasi dalam diskusi melalui platform daring.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, membuka rapat dengan menekankan pentingnya membahas hubungan antara tata kelola birokrasi pusat dan daerah. "Hari ini kita akan membahas tiga isu utama yang berpengaruh terhadap birokrasi kita," ujarnya.
Hal pertama yang menjadi sorotan adalah persiapan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) tahun 2024. Rifqi menjelaskan bahwa pengangkatan ini akan dipercepat, di mana mereka menargetkan pengangkatan CPNS dapat terlaksana paling lambat pada Juni 2025, sedangkan CPPPK ditargetkan pada bulan Oktober tahun yang sama. “Kami ingin mendapatkan laporan terbaru mengenai persiapan ini dan memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
