Kedua, ketidaktransparanan dapat memperburuk ketimpangan dalam akses keadilan. Masyarakat yang kurang berdaya atau tidak memiliki sumber daya untuk memantau dan memprotes penanganan kasus mereka dapat dengan mudah diabaikan atau tidak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.
Lebih jauh, ketidaktransparanan dapat menyuburkan lingkungan di mana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan berkembang subur. Tanpa keterbukaan, pengawasan publik dan media independen sulit untuk berfungsi sebagai penjaga integritas sistem hukum.
Langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus sangat penting untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Pertama, pemerintah dan lembaga hukum harus lebih proaktif dalam memberikan informasi kepada publik tentang perkembangan kasus yang signifikan. Ini termasuk memberikan akses yang lebih besar terhadap berkas publik dan prosedur hukum yang relevan.
Kedua, mekanisme pengawasan independen harus diperkuat. Badan-badan seperti ombudsman atau komisi pengawas hukum perlu diberdayakan dengan sumber daya yang cukup untuk menginvestigasi keluhan terkait ketidakadilan atau penyalahgunaan proses hukum.
