Pelaku industri telekomunikasi di Indonesia tidak boleh lengah dengan tingginya perbedaan tarif layanan Starlink jika dibandingkan dengan penyedia jasa internet lokal. Meskipun ancaman terhadap bisnis mereka saat ini masih cukup kecil, tetapi potensi predatory pricing tidak dapat dianggap enteng.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir, mengungkapkan kekhawatiran tersebut saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia di Jakarta. Menurut paparan ATSI, saat ini Starlink menawarkan tiga jenis tarif langganan, yaitu layanan residensial seharga Rp750.000/bulan, layanan jelajah regional seharga Rp990.000/bulan, dan layanan jelajah global seharga Rp4,3 juta/bulan.
Perbedaan tarif ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif layanan fixed broadband yang berkisar di angka Rp300.000/bulan untuk kecepatan 50 Mbps, serta layanan mobile seluler yang harganya lebih terjangkau sekitar Rp7.000/GB. Selain itu, pelanggan Starlink juga diwajibkan untuk membeli perangkat senilai Rp7,8 juta, sementara pelanggan fixed broadband dan mobile seluler tidak dikenakan biaya perangkat yang sebesar itu. Hal ini membuat pelaku industri telekomunikasi lokal khawatir akan praktik predatory pricing yang mungkin dilakukan oleh Starlink, yang dapat mengancam bisnis mereka.
Sebagai tindakan mitigasi, ATSI bersama dengan para pemain di industri telekomunikasi menyiapkan sejumlah usulan ketentuan. Pertama-tama, Starlink diwajibkan untuk berkolaborasi dengan pemain lokal melalui model bisnis business to business (B2B), seperti yang telah dilakukan di beberapa negara lain seperti Inggris, India, dan Australia.
