Pemerintahan era Prabowo Subianto dikabarkan akan mengubah skema subsidi energi baik Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG) maupun listrik menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah. Menurut Burhanuddin, skema subsidi energi yang berlaku saat ini belum tepat sasaran ke masyarakat miskin. Alasannya adalah bahwa subsidi masih menyasar pada komoditas, bukan langsung menyasar ke target atau masyarakat.
Sebagai solusinya, Burhanuddin menilai pemberian subsidi pada masyarakat miskin seharusnya diberikan secara tunai langsung kepada orang atau keluarganya (BLT). "Dengan cara itu, ternyata hitung-hitungan kita, subsidi menjadi akan berkurang somewhere around Rp 150 to 200 trillion, dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif," ungkap Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025.
Pemerintah saat ini masih fokus melakukan peninjauan ulang pengubahan tarif subsidi energi, baik itu berupa BBM ataupun subsidi listrik, sesuai dengan harga pasaran dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, peninjauan ini mencakup tarif yang disubsidi pemerintah. Untuk peninjauan tarif itu, Susiwijono menilai harusnya ada perubahan karena sebetulnya kini antara tarif yang ditetapkan pemerintah dengan harga pasaran sudah terlampau jauh, sehingga membebani APBN dari sisi kompensasi dan subsidi energi
