Selain faktor logistik, BGN juga menghadapi tantangan sosial berupa persepsi masyarakat. Menurut Dadan, ada anggapan bahwa program makanan bergizi sebaiknya dikelola oleh warga lokal. Untuk itu, pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah daerah agar pelibatan masyarakat lebih optimal, termasuk memberi ruang bagi mama-mama Papua untuk menjadi bagian dari proses memasak dan penyajian makanan MBG. “Kami ingin pemberdayaan masyarakat berjalan beriringan dengan pemenuhan gizi. Jadi mama-mama di Papua ikut ambil peran, bukan hanya jadi penerima manfaat,” katanya.
Meski menghadapi berbagai kendala, Dadan menegaskan bahwa program MBG memiliki dampak luas, bukan hanya pada aspek gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Data BGN menunjukkan hingga pertengahan Agustus 2025 sudah ada 5.905 dapur MBG atau SPPG yang tersebar di berbagai daerah dan melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat. Pembangunan dapur-dapur ini dilakukan dengan kolaborasi bersama pengusaha lokal, organisasi masyarakat, dan LSM, tanpa membebani APBN 2025. Total investasi masyarakat untuk pembangunan infrastruktur dapur diperkirakan telah mencapai Rp12 triliun, yang sekaligus menandakan dukungan luas terhadap keberlanjutan program ini.
