Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru terdapat 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua. Jumlah tersebut baru mencapai sekitar 25 persen dari target 414 SPPG yang direncanakan akan dibangun di provinsi tersebut. Menurutnya, capaian itu belum cukup karena masih terbatas pada wilayah aglomerasi dan belum menyentuh daerah-daerah terpencil yang justru sangat membutuhkan akses layanan gizi.
“Di Papua sudah ada sebanyak 101 dari target 414 SPPG, jadi baru sekitar seperempatnya. Tetapi memang yang ada ini masih terkonsentrasi di daerah aglomerasi, belum masuk ke kampung-kampung terpencil,” ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia menekankan bahwa idealnya setiap desa di Papua memiliki minimal satu SPPG agar program MBG benar-benar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan jumlah sekitar 7.000 desa di Papua, menurutnya kebutuhan sebenarnya jauh lebih besar dibanding capaian saat ini.
Dadan menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam mendistribusikan MBG di Papua adalah akses transportasi dan biaya logistik yang sangat tinggi. Hal itu berdampak langsung pada harga bahan baku dan biaya operasional. Jika di Pulau Jawa biaya rata-rata hanya sekitar Rp10.000 per porsi, maka di beberapa daerah Papua bisa melonjak drastis. Misalnya, di Intan Jaya, Papua Tengah, biaya mencapai Rp60.000, sementara di daerah lain pernah menyentuh Rp22.000 hingga kemudian dinaikkan menjadi Rp25.000. “Bahan baku ini sifatnya berbasis penggunaan atau at-cost. Jadi menyesuaikan tingkat kemahalan masing-masing wilayah,” terangnya.
