“Aspek pendidikan sangat penting bagi kami. Kami ingin bisa mengenyam pendidikan tanpa soal biaya yang membebani,” ujar Yohans. Dia menjelaskan bahwa, meskipun Wamena memiliki beberapa fasilitas pendidikan yang memadai, banyak teman-teman mereka di distrik terpencil tidak memiliki akses yang sama. “Sekolah ada, tetapi kondisinya buruk, dan sering kali guru tidak hadir,” lanjutnya.
Masalah ini semakin kompleks ketika mempertimbangkan bahwa pendidikan dasar di Papua Pegunungan masih menghadapi banyak tantangan. “Kondisi kami sangat tidak seimbang. Di Wamena memang ada akses pendidikan, tapi di daerah lain, banyak yang terabaikan,” terang Asken, menggarisbawahi kesenjangan yang ada di dalam sistem pendidikan Papua.
Dalam tanggapannya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, enggan memberikan komentar luas mengenai penolakan pelajar terhadap program Makan Bergizi Gratis tersebut. Ia menyatakan bahwa polemik ini berkaitan dengan isu yang lebih mendalam dan kompleks di daerah tersebut. “Masalah ini lebih dari sekadar program Makan Bergizi; ada isu lain yang perlu diaddress,” ungkap Dadan saat ditemui di Kementerian Desa PDT, Jakarta Pusat.
