Fiskal negara menjadi kunci dalam mengelola potensi kenaikan harga BBM. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan harga BBM yang diambil tidak merugikan masyarakat secara signifikan. Evaluasi terhadap kemampuan fiskal negara menjadi langkah penting dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghitung kemampuan fiskal negara dalam menghadapi kenaikan harga BBM merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dengan adanya perhitungan yang matang, diharapkan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat.
Pernyataan Jokowi ini juga memberikan gambaran bahwa pemerintah tidak mengambil kebijakan secara gegabah, melainkan telah melakukan perhitungan yang cermat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki keseriusan dalam menghadapi potensi kenaikan harga BBM tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks global saat ini, kenaikan harga BBM tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal negara, namun juga oleh kondisi eksternal seperti fluktuasi harga minyak dunia. Oleh karena itu, pernyataan Jokowi mengenai penghitungan kemampuan fiskal negara dalam menghadapi potensi kenaikan harga BBM membuktikan bahwa pemerintah memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan harga BBM.
Jokowi mengatakan perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk menaikkan harga BBM. Sebab, katanya, hal itu akan berdampak pada kehidupan orang banyak. Dengan penghitungan yang matang, diharapkan kebijakan yang diambil dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak buruk kenaikan harga BBM.
