Dalam konteks pengembangan program ini, Jawa Tengah berupaya memastikan bahwa daerah-daerah pinggiran tidak terabaikan dalam pelaksanaan MBG. "Gubernur sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk MBG dan akselerasinya, di mana provinsi berperan dalam memfasilitasi lokasi-lokasi yang diperlukan," tambah Sumarno.
Sekadar informasi, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar, baru saja meluncurkan 1.000 SPPG pesantren di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil yang berlokasi di Bangkalan, Jawa Timur. Harapannya, keberadaan SPPG ini dapat memberikan layanan MBG kepada sekitar tiga juta santri di Indonesia.
Di Jawa Tengah sendiri, Badan Gizi Nasional telah melakukan pertemuan dengan Sekda se-Jateng pada 17 April 2025 di Wisma Perdamaian. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov memohon dukungan dalam percepatan pelaksanaan MBG, khususnya dengan menyediakan lahan atau membangun SPPG.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Taj Yasin Maemoen, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur. Dalam rapat itu, hadir pula Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko serta Staf Khusus Badan Gizi Nasional, Redy Hendra Gunawan.
Dari hasil diskusi, Redy mengungkapkan bahwa setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah direncanakan akan membangun tiga unit SPPG. Pendanaan untuk proyek ini diharapkan melibatkan pemerintah daerah untuk biaya modal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk biaya operasionalnya.
