"Program MBG ini bertujuan untuk mendukung perekonomian lokal, mengingat bahwa pemenuhan bahan baku untuk dapur SPPG akan dilakukan dengan membeli dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sementara pembelian dari perusahaan besar dilarang," ujar Redy pada saat pertemuan.
Wakil Gubernur, Taj Yasin Maemoen, juga menambahkan bahwa ada 21 aset milik pemerintah provinsi yang siap dimanfaatkan sebagai dapur SPPG. Aset-aset tersebut terdiri dari satu unit yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan 20 unit lainnya yang dimiliki oleh Pemprov, termasuk 12 bangunan dan delapan bidang tanah.
Pemprov Jawa Tengah juga mengelola 34 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki jurusan tata boga, yang dapat berkontribusi dalam keberhasilan program MBG ini. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah dan santri, dapat terpenuhi secara optimal.
