Meskipun demikian, Pramono belum memastikan kapan persisnya sistem ERP ini akan mulai diterapkan. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ERP ini merupakan bagian integral dari prinsip keadilan dan keterbukaan. Mereka yang memiliki kemampuan finansial akan membayar penuh untuk penggunaan jalan dan parkir, sementara masyarakat yang kurang mampu akan mendapatkan akses transportasi publik secara gratis.
Selain penerapan ERP, sistem transportasi di Jakarta juga akan diperluas secara signifikan dengan layanan Trans Jabodetabek. Melalui layanan ini, warga dari daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, hingga Tangerang akan dapat mengakses transportasi umum yang terintegrasi dengan lebih mudah dan efisien.
Bahkan, bagi 15 golongan masyarakat tertentu, tarif Trans Jabodetabek akan digratiskan sepenuhnya. “Siapapun yang masuk ke Jakarta, harus pakai kendaraan umum dan kami akan membuat yang namanya Trans Jabodetabek, tidak lagi Trans Jakarta,” kata Pramono, menandakan perluasan jangkauan layanan transportasi publik.
