“Kalau kebijakannya seperti ini, janji iklim kita hanya jadi etalase diplomasi, bukan komitmen yang dijalankan serius,” kritik Dewi.
Minimnya Kajian Lingkungan dan Partisipasi Publik
Persoalan lainnya adalah lemahnya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) serta proses perizinan yang tertutup dan minim pelibatan masyarakat. Banyak warga sekitar yang bahkan tidak tahu wilayah tempat tinggalnya akan dijadikan area tambang.
“Transparansi publik dan konsultasi wajib hukumnya dalam proyek sebesar ini, tapi nyatanya nihil,” tegas Dewi.
Perlu Revisi Serius terhadap Kebijakan Tata Ruang
Pakar lingkungan dan kebijakan menilai bahwa pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan tata ruang nasional yang kerap tumpang tindih dan membuka celah bagi eksploitasi alam secara legal tapi tidak berkelanjutan. Koordinasi antarinstansi juga dinilai masih lemah dan seringkali dimanfaatkan oleh kepentingan korporasi.
