Ketika ditanya mengenai pandangan Prabowo Subianto terhadap pernyataan Fadli Zon yang menuai banyak perhatian, Hasan mengaku tidak memiliki informasi yang memadai terkait hal tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka untuk menerima kritik dan masukan mengenai penulisan sejarah yang diupayakan oleh Kementerian Kebudayaan.
"Silakan berikan kritik dan masukan, tetapi jika itu hanya berwujud pergunjingan di media sosial yang bersifat negatif, lebih baik dialog langsung dengan para ahli sejarah," tegas Hasan.
Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya mengungkapkan bahwa peristiwa kerusuhan Mei 1998 adalah isu yang kompleks dengan beragam perspektif. Salah satunya adalah tentang penggunaan istilah "perkosaan massal," yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan panas. Fadli Zon menyatakan bahwa penggunaan istilah tersebut perlu disikapi dengan hati-hati, karena masih kurangnya data yang kuat, seperti nama korban, waktu, tempat kejadian, dan pelaku yang jelas dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
Meskipun demikian, Fadli menegaskan bahwa ia tidak bermaksud untuk menafikan kenyataan adanya kekerasan seksual terhadap perempuan, baik di masa lalu maupun sekarang. "Saya mengutuk berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang masih berlangsung hingga saat ini. Apa yang saya sampaikan tidak bermaksud untuk menghilangkan penderitaan yang dialami oleh korban kerusuhan pada Mei 1998," paparnya.
