Demo penolakan rencana pemerintah terkait Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) oleh massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Massa membakar ban bekas dan menyandera sebuah mobil boks di depan kantor DPRD Sulsel pada Senin (10/6). Mereka berorasi secara bergantian, namun pihak perwakilan DPRD Sulsel tidak kunjung menemui massa, sehingga terpaksa melempari pintu pagar kantor perwakilan rakyat tersebut.
Dalam aksinya, massa HMI membawa delapan tuntutan, salah satunya adalah menolak rencana pemerintah terkait penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 tentang TAPERA yang dianggap tidak pro terhadap rakyat. "HMI Cabang Makassar menolak rencana TAPERA yang tidak pro terhadap rakyat," kata koordinator aksi, Alwi.
Selain menolak TAPERA, massa juga mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk mencopot Mendikbudristek Nadiem Makarim. Mereka menuntut agar praktik komersialisasi pendidikan dihentikan dan meminta kepada DPR RI untuk merekonstruksi sistem pendidikan.
Tidak hanya itu, massa juga menyoroti rencana Revisi Undang-undang (RUU) penyiaran yang dianggap akan memberangus kebebasan pers di Indonesia. Mereka mendorong agar kebebasan pers dijamin dan tidak terbatas oleh undang-undang yang dibuat.
Aksi unjuk rasa tersebut berdampak pada akses jalan di depan kantor DPRD Sulsel yang tidak dapat dilalui masyarakat, menyebabkan kemacetan yang panjang. Polisi terpaksa menutup sejumlah ruas jalan untuk menjaga keamanan massa dan masyarakat sekitar.
