Dedi mengungkapkan keprihatinannya atas temuan bahwa banyak keluarga dengan kondisi ekonomi sulit memiliki banyak anak. Ia pernah menemui keluarga yang memiliki 22 anak dan masih menunggu kelahiran anak ke-11, yang tentu sangat mempengaruhi kualitas hidup keluarga tersebut. “Ini sangat mencemaskan. Keluarga miskin harus memiliki pemahaman mengenai perencanaan keluarga," katanya.
Pemerintah daerah juga berencana memberikan berbagai macam bantuan setelah memastikan masyarakat mengikuti Program KB terlebih dahulu. Di antara bantuan yang dijanjikan adalah sambungan listrik baru, beasiswa pendidikan, serta bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni.
"Sekitar 150 ribu penerima bantuan sambungan listrik baru dari pemprov harus memenuhi syarat KB. Begitu juga dengan beasiswa dan program bantuan lainnya. Semua harus mengikuti program KB terlebih dahulu," paparnya.
Dedi juga menginginkan agar pria mengambil tanggung jawab lebih dalam program KB, agar beban reproduksi tidak sepenuhnya dibebankan kepada perempuan. Ia menekankan perlunya partisipasi aktif laki-laki, mengingat bahwa banyak permasalahan yang dapat timbul jika wanita tidak konsisten dalam menggunakan metode kontrasepsi.
Lebih jauh, Dedi menjelaskan bahwa data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan yang memuat informasi tentang peserta KB. Dengan cara ini, ketika bantuan diberikan, pihaknya dapat memastikan bahwa mereka berasal dari keluarga yang tidak hanya terdaftar tetapi juga telah mengikuti program KB dengan baik.
