Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan sebuah inisiatif yang cukup kontroversial, yaitu menjadikan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) sebagai prasyarat dalam penerimaan berbagai bantuan, mulai dari beasiswa pendidikan hingga bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Menurut Dedi, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah lebih merata dan tidak hanya terfokus pada satu keluarga atau segelintir individu saja.
"Dengan begitu, semua bantuan yang disediakan pemerintah akan diintegrasikan dengan program KB. Sangat tidak bijak jika kita menjamin kesehatan dan kelahiran, tetapi tetap membiarkan satu keluarga mendapatkan semua manfaat tersebut," jelas Dedi dalam sebuah konferensi pers di Bandung.
Ia juga menjelaskan bahwa saat ini banyak keluarga prasejahtera yang memilih cara melahirkan melalui operasi sesar, yang biayanya bisa mencapai Rp 25 juta setiap tindakan. Dalam konteks ini, Dedi mengingatkan agar pasangan suami istri berhenti menambah anak jika mereka tidak mampu untuk memberikan nafkah dengan baik.
Rencana kebijakan ini disampaikan Dedi dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat yang bertajuk "Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah", yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan perwakilan instansi terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Dedi menekankan perlunya program KB, terutama metode vasektomi bagi pria, sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial.
