NIK Ganda dan Data Tak Sinkron
Banyak temuan soal Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda atau tidak terdaftar. Hal ini menyulitkan proses administrasi, terutama saat warga mengakses layanan kesehatan, pendidikan, hingga keuangan.
“Bagaimana kita bisa punya sistem pelayanan yang baik kalau satu orang bisa punya dua NIK dan satu NIK bisa punya dua alamat?” kritik Diah Setiawati, peneliti demografi dari LIPI.
Dampak Luas hingga Penentuan Kebijakan Publik
Data yang tidak valid bisa menyebabkan kebijakan berbasis data menjadi meleset. Dari jumlah vaksin yang salah sasaran, alokasi anggaran tidak efektif, hingga pemetaan kebutuhan daerah yang tidak akurat.
