Kemnaker perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti kasus-kasus pengaduan ini. Selain menyelesaikan pengaduan yang sudah masuk, Kemnaker juga perlu mendorong perusahaan-perusahaan yang terlibat untuk mematuhi kewajiban mereka terkait dengan pembayaran THR. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan dialogis dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
Upaya pencegahan juga perlu dilakukan agar kasus-kasus pengaduan THR tidak terus meningkat. Kemnaker dapat melakukan sosialisasi secara luas mengenai aturan pembayaran THR kepada perusahaan-perusahaan serta memberikan edukasi mengenai tata cara dan kebijakan yang harus diikuti dalam pelaksanaan pembayaran THR. Dengan demikian, diharapkan perusahaan-perusahaan dapat lebih mematuhi kewajiban mereka terkait dengan THR tanpa harus menunggu adanya pengaduan.
Selain itu, penyediaan data yang transparan terkait dengan kasus pengaduan THR juga perlu diperhatikan. Keterbukaan informasi ini akan memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat terkait dengan penanganan kasus pengaduan THR dan memastikan bahwa setiap kasus mendapat penanganan yang adil dan komprehensif.
Menjadi penting bagi Kemnaker untuk terus memantau dan mengevaluasi kondisi pembayaran THR di perusahaan-perusahaan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan dan upaya yang telah dilakukan memberikan dampak positif dalam memastikan kewajiban pembayaran THR terpenuhi dengan baik.
Selain itu, Kemnaker juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti serikat pekerja dan asosiasi perusahaan, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pembayaran THR. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja, diharapkan upaya untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
