Tampang.com | Skandal penyalahgunaan dana proyek pemerintah kembali mencuat. Kasus terbaru melibatkan anggaran miliaran rupiah untuk pembangunan infrastruktur yang ternyata tidak sesuai spesifikasi, bahkan sebagian fiktif. Situasi ini memunculkan pertanyaan: apakah transparansi anggaran benar-benar dijalankan atau hanya sekadar formalitas?
Anggaran Besar, Pengawasan Lemah
Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) awal tahun ini, ditemukan penyimpangan dalam lebih dari 300 proyek pemerintah daerah dan pusat, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun. Beberapa di antaranya terkait pembangunan jalan, jembatan, hingga pengadaan sistem informasi yang tak pernah berfungsi.
“Banyak proyek yang dari awal sudah bermasalah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Yang menyedihkan, publik baru tahu setelah uangnya habis,” ujar Elza Mulyadi, peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC).
