Tampang.com | Jakarta – Menyambut 100 hari masa kerja para kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, sorotan tertuju pada temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan indeks integritas pendidikan di angka 69,50, sektor ini berada pada Level Korektif menurut klasifikasi resmi KPK. Angka ini mengkhawatirkan, hanya selangkah lagi menuju level "Tidak Baik" (0-55,00). Angka 69,50 mungkin terlihat biasa, namun jika dicermati, ia menunjukkan bahwa kita berada di titik rawan kehilangan masa depan kejujuran. Indeks yang nyaris menyentuh level buruk ini bukan hanya gambaran kejujuran di berbagai jenjang pendidikan, tetapi juga mencerminkan sistem yang abai terhadap nilai kejujuran.
Jurang antara Narasi Keberhasilan dan Realitas Lapangan
Ironisnya, di tengah indeks integritas yang cenderung buruk dan indeks persepsi antikorupsi yang terus menurun, kita justru semakin mahir dalam mengemas narasi keberhasilan. Klaim program pembangunan yang mencapai 90 persen sasaran, pengentasan ribuan warga dari kemiskinan hingga 80 persen, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 95 persen, seringkali terpampang gemerlap di atas kertas. Namun, realitas berbeda ditemukan saat kita menelusuri gang-gang sempit kota, desa-desa terpencil, atau berbincang dengan guru honorer yang gajinya tak cukup untuk kebutuhan dasar. Di sana, yang ditemukan bukanlah angka-angka muluk, melainkan "kesabaran" yang mendalam. Terlihat jelas jurang menganga antara "data pencitraan" dan "data kenyataan". Ketika grafik keberhasilan disusun demi tampil memukau, kita bukan sedang mengelola negara, melainkan sedang menggelar pertunjukan.
