Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI, Heru Hermawanto, mengungkapkan alasan di balik anggaran besar yang dikeluarkan untuk restorasi rumah dinas gubernur DKI Jakarta yang mencapai Rp 22,2 miliar.
Menurut Heru, besarnya anggaran tersebut disebabkan oleh fakta bahwa rumah dinas gubernur Jakarta merupakan bangunan cagar budaya. Faktor ini menyebabkan biaya restorasinya menjadi sangat tinggi.
Heru menjelaskan bahwa rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, memang memiliki biaya yang tinggi. Menurutnya, harga per meter persegi di kawasan tersebut berkisar antara Rp 8 juta hingga Rp 10 juta, dan untuk rumah jabatan pasti lebih tinggi dari itu. Sehingga, dengan mengalikan luas bangunan, anggaran restorasi menjadi sangat besar.
Anggaran sebesar itu mencakup perencanaan, konstruksi, pengawasan, dan biaya konstruksi. Heru menekankan bahwa proyek tersebut bukan hanya sekadar restorasi, tetapi juga meliputi pengembalian fungsi-fungsinya sesuai dengan kebutuhan jabatan gubernur, yang perlu difasilitasi.
Dalam realisasi proyek restorasi tersebut, Dinas Citata DKI Jakarta mengalokasikan dana sekitar Rp 22,2 miliar atau tepatnya Rp 22.288.355.510. Rencana proyek tersebut dapat diakses melalui situs SiRUP LKPP dengan nomenklatur ‘Pekerjaan Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta’ dan nomor kode RUP 50774494.
Rencananya, tender proyek tersebut dijadwalkan akan dimulai pada Juni 2024, sedangkan pelaksanaan proyek ditargetkan berlangsung dari Juli hingga Desember 2024. Sementara pemanfaatan barang atau jasa tersebut diharapkan dapat dimulai pada tahun 2025 mendatang.
Anggaran yang dikeluarkan untuk restorasi rumah dinas gubernur DKI Jakarta ini memang sangat besar dan menuai kontroversi di masyarakat. Namun, hal ini seharusnya dipahami sebagai upaya pelestarian cagar budaya yang memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi. Selain sebagai tempat kediaman resmi gubernur, rumah dinas tersebut juga memiliki nilai sejarah yang perlu dijaga.
