Kebijakan Populis atau Alat Mobilisasi Politik?
Meski bantuan sosial penting untuk kelompok rentan, para pengamat mengingatkan bahwa kebijakan tersebut rawan disalahgunakan sebagai alat kampanye terselubung. Pendataan yang tidak transparan dan pembagian yang kerap disertai simbol-simbol partai membuat publik bertanya-tanya.
“Bansos seharusnya berbasis data dan kebutuhan, bukan momentum politik,” tambah Devi.
Minimnya Pengawasan, Celah Penyalahgunaan Makin Lebar
Kritik juga diarahkan pada lemahnya pengawasan dari lembaga independen terhadap penyaluran bansos. Banyak laporan dari masyarakat soal distribusi yang tidak merata atau menguntungkan kelompok tertentu.
“Jika bansos dijadikan alat politik, maka prinsip keadilan sosial telah diciderai,” tegas Devi.
