Anies menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional akan memberikan berbagai konsekuensi positif bagi masyarakat terdampak. Pemerintah pusat, melalui status tersebut, memiliki ruang dan kewenangan lebih luas untuk menggerakkan:
- Anggaran nasional,
- Personel dan relawan lintas kementerian,
- Alat berat untuk membuka akses jalan,
- Bantuan logistik dalam skala besar,
- Program layanan kesehatan dan dukungan psikososial.
Menurutnya, percepatan masuknya logistik seperti makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, dan bantuan dasar lainnya akan sangat membantu pemulihan jangka pendek. Ia juga menekankan bahwa keberadaan alat berat dan mobilisasi TNI serta instansi lainnya secara besar-besaran akan mempercepat pembukaan jalur yang terputus akibat bencana.
Lebih jauh lagi, status bencana nasional membuka jalan bagi program pemulihan jangka panjang, termasuk renovasi rumah, sekolah, fasilitas umum, perbaikan jalan, hingga bantuan usaha kecil.
Menjawab Kekhawatiran Publik
Anies mengakui adanya kekhawatiran di sebagian masyarakat bahwa penetapan bencana nasional dapat menimbulkan risiko tumpang tindih kewenangan atau penyalahgunaan anggaran. Namun, menurutnya, kekhawatiran tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda keputusan penting.
“Kekhawatiran itu wajar. Tapi jawabannya bukan menahan status bencana nasional, melainkan memastikan tata kelolanya diawasi ketat sejak awal,” jelasnya.
