Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Suir Syam, yang juga menjabat sebagai Ketua Kaukus Kesehatan DPR, mengungkapkan keprihatinannya terkait adanya sarjana agama yang menjabat sebagai kepala pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Menurut Syam, masalah ini menjadi cerminan tidak efektifnya desentralisasi pelayanan kesehatan di Indonesia, yang pada akhirnya melemahkan pengawasan pemerintah pusat terhadap instansi kesehatan.
Pada suatu rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Syam menyatakan bahwa sudah saatnya pemerintah mencabut kebijakan desentralisasi tersebut dan mengembalikan kewenangan pelayanan kesehatan ke tangan pemerintah pusat. Ia menilai bahwa kepala puskesmas yang tidak memenuhi kriteria seharusnya tidak dibiarkan menjabat, seperti halnya kasus sarjana agama yang menurutnya tidak tepat menempati posisi kepala puskesmas.
Syam tidak secara spesifik menyebutkan puskesmas mana yang dimaksud, namun dia membeberkan bahwa ada sarjana agama yang menduduki posisi tersebut karena keterlibatannya dalam tim sukses kepala daerah setempat. Selain masalah tersebut, Syam juga mengungkapkan kasus lain di mana seorang dokter hewan ditunjuk menjadi kepala rumah sakit.
Lebih lanjut, Syam juga mempertanyakan beberapa kebijakan kesehatan yang dianggapnya tidak berjalan dengan baik di daerah, seperti penanganan penyakit tuberkulosis (TBC). Menurutnya, meskipun pemerintah pusat telah merumuskan berbagai langkah penanganan, namun otoritas daerah memiliki keprihatinan berbeda terkait isu kesehatan.
