Saat ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung masih menunggu informasi resmi mengenai siapa saja yang telah dinonaktifkan status kepesertaannya dalam BPJS Kesehatan. Agus juga memastikan bahwa pihaknya akan mencari solusi terbaik agar warga miskin tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala.
Direktur Utama RSUD Temanggung, Tetty Kurniawati, juga mengungkapkan kekhawatiran serupa. Ia berpendapat bahwa pemotongan mendadak seperti ini bisa memicu kekacauan dalam pelayanan kesehatan. “Banyak warga yang baru menyadari saat mereka membutuhkan perawatan medis, tetapi ternyata status BPJS mereka sudah tidak aktif. Ini sangat menyedihkan karena mereka tidak merasa ada masalah sebelumnya,” tambahnya.
Sebagai antisipasi, Tetty mengimbau masyarakat untuk secara rutin memeriksa status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka melalui aplikasi JKN. Dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masing-masing, masyarakat dapat memastikan apakah mereka masih dalam status aktif atau tidak. “Jangan sampai saat masuk rumah sakit baru sadar bahwa layanan kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan sudah tidak ditanggung,” katanya menekankan pentingnya pengecekan berkala.
