Selain kasus pidana ini, Trump juga dihadapkan pada tiga kasus pidana negara bagian dan federal lainnya pada tahun 2023. Salah satunya melibatkan dokumen rahasia yang disimpannya setelah meninggalkan jabatannya, sedangkan dua kasus lainnya terkait upayanya untuk membatalkan kekalahan dalam pemilihan umum tahun 2020.
Meskipun begitu, Departemen Kehakiman bergerak untuk membatalkan dua kasus federal tersebut setelah kemenangan pemilu Trump. Sementara itu, kasus pidana negara bagian Trump di Georgia atas tuduhan terkait upayanya untuk membatalkan kekalahan dalam pemilu 2020 di negara bagian tersebut masih belum jelas.
Kasus pidana yang menjerat Trump secara tidak langsung akan memberikan dampak pada masa transisi kepresidenan AS. Menariknya, hal ini juga akan mempengaruhi citra dan wibawa Trump di mata publik, terlepas dari hasil keputusan dari persidangan. Hal ini juga menjadi perhatian masyarakat AS dan dunia internasional, karena kasus ini mencitrakan Amerika Serikat sebagai negara dengan aturan hukum yang kuat dan penegakan hukum yang berlaku adil bagi siapa pun, termasuk seorang presiden.