Lazzarini juga menegaskan bahwa kekebalan hukum justru menciptakan celah bagi terjadinya pelanggaran kemanusiaan yang lebih besar. “Kami menuntut adanya investigasi independen terkait kasus kematian Kamal dan seluruh staf UNRWA yang telah menjadi korban,” tambahnya dengan tegas.
Sejak UNRWA didirikan pada tahun 1949, lembaga ini telah menjadi penopang utama bagi kehidupan para pengungsi Palestina. Saat ini, mereka menyediakan layanan bagi hampir 5,9 juta orang yang tinggal di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa hampir 2,4 juta penduduk Gaza sangat tergantung pada bantuan kemanusiaan, yang menunjukkan betapa kritisnya situasi di sana.
Fasilitas dan staf UNRWA, sayangnya, terus menjadi sasaran serangan dari militer Israel di wilayah yang sudah terisolasi tersebut. Sejak Oktober 2023, Israel menolak seruan internasional untuk menghentikan serangan dan terus melancarkan agresi yang sangat brutal ke Gaza, yang hingga saat ini telah merenggut lebih dari 54.000 jiwa warga Palestina, sebagian besar terdiri dari perempuan dan anak-anak.
Konflik yang berkepanjangan ini semakin kompleks dengan keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada bulan November lalu, yang mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, serta mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza. Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait serbuan yang tak berkesudahan ini.
