Tampang

Pendapatan Menurun, Nike PHK Massal Karyawan di Kantor Pusat AS

24 Apr 2024 10:34 wib. 48
0 0
Pendapatan Menurun, Nike PHK Massal Karyawan di Kantor Pusat AS
Sumber foto: google

Nike akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 740 karyawan di kantor pusat mereka di Oregon. Sementara itu, gelombang PHK kedua rencananya akan dimulai pada 28 Juni 2024. Perusahaan-perusahaan besar seperti Nike juga tidak luput dari dampak tersebut. Belum lama ini, Nike dikabarkan melakukan PHK massal terhadap karyawan di kantor pusatnya di Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyesuaikan diri terhadap kondisi ekonomi yang sulit.

Dilansir dari Reuters, Sabtu (20/4/2024), Nike rupanya tengah berupaya mengendalikan biaya setelah memperingatkan akan adanya penurunan pendapatan pada paruh pertama tahun fiskal 2025. Pendapatannya diprediksi menyusut sebesar satu digit karena Nike tengah berupaya mengurangi beberapa waralaba. Dalam upaya mengatasi penurunan pendapatan, Nike terpaksa mengambil langkah-langkah keras, termasuk melakukan PHK massal hingga mencapai ribuan karyawan di kantor pusatnya di AS.

Keputusan untuk melakukan PHK massal ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, terutama para karyawan yang menjadi korban dari langkah drastis perusahaan. Banyak di antara mereka yang telah bekerja dengan loyalitas dan dedikasi tinggi merasa terpukul atas keputusan yang diambil oleh perusahaan. Selain itu, keputusan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan di AS.

Nike sebagai salah satu pemimpin industri pakaian dan perlengkapan olahraga telah lama diakui atas komitmennya terhadap kesejahteraan karyawan. Namun, kondisi ekonomi yang tidak pasti akibat pandemi telah membuat perusahaan menghadapi tekanan luar biasa untuk melakukan penyesuaian yang menyakitkan. Menurunnya pendapatan perusahaan memaksa Nike untuk mengambil langkah-langkah berat demi kelangsungan bisnisnya.

<123>

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

POLLING

Apakah Aturan Pemilu Perlu Direvisi?