Nama PT CGA sering disebut-sebut berhubungan dengan kasus yang menimpa Bupati Rita di Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktur utama PT CGA Ichsan Suaidi, dua tahun lalu ditangkap KPK dan sekarang sudah berstatus terpidana. Namun, kasus yang menimpa Ichsan tidak ada berhubungan dengan Kukar. Dia tertangkap karena kasus suap pegawai Mahkamah Agung.
Namun, gelagat KPK mengincar ketidakberesan proyek yang dikerjakan PT CGA di Kukar mulai terlihat pada Oktober lalu. Sembilan orang dari direksi dan karyawan PT CGA diperiksa di Malang, Jawa Timur, untuk mendalami kasus Bupati Rita. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah membenarkan pemeriksaan tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan materi pemeriksaan. Febri hanya menyampaikan, pemeriksaan orang-orang PT CGA berhubungan dengan gratifikasi yang disangkakan kepada Rita.
Disinggung dugaan itu, Plt Kepala Dinas PU Kukar Muhammad Yamin memilih tak berkomentar. Namun, dalam kenyataannya, PT CGA telah menyelesaikan pembangunan 78 kilometer jalan Kelekat-Tabang. Dengan demikian, 178 kilometer poros Kota Bangun-Tabang telah selesai dicor beton kecuali segmen Desa Sebelimbingan, Kota Bangun, menuju Tuana Tuha, Kenohan.
Panjang jalan yang belum dicor tinggal 32,8 kilometer. APBD Kukar yang terjun bebas mulai 2015 karena turunnya dana bagi hasil migas memacetkan kucuran anggaran. Untuk memuluskan poros tadi, diperlukan tambahan Rp 202 miliar yang sempat dianggarkan dalam program multiyears 2016–2021. Namun, lagi-lagi karena APBD Kukar yang tidak sehat, usulannya diciutkan menjadi Rp 50 miliar.
Pekerjaan yang tersisa yakni 32,8 kilometer akhirnya memunculkan masalah. Beberapa titik jalan yang belum bercor beton berdiri di tepi Sungai Mahakam. Ketika hujan berhari-hari ditambah pasang sungai, permukaan jalan berubah seperti rawa-rawa. Mobil penumpang berukuran kecil masih bisa lewat walaupun dengan susah payah. Kendaraan besar berbeda nasib karena harus mengantre hingga tiga malam.
Menurut Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, perbaikan jalur bubur harus memakai sistem pile slab atau tiang pancang. Akses jalan baru di atas rawa berarti memerlukan dana yang sangat besar.
Yamin dari Dinas PU Kukar menambahkan, pengiriman material ikut menjadi kendala karena lokasi jalan rusak yang cukup jauh dari pusat kota. “Mungkin ini jalan terpanjang yang pernah dibuat sekaligus di atas rawa. Jadi tak perlu heran bila biaya pembangunan sangat besar,” terangnya Rabu (29/11).
TAMBAH DANA PERBAIKAN
Rapat tertutup Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berlangsung kemarin. Kedua pihak membahas Rancangan APBD 2018. Perdebatan paling alot yakni perbaikan jalur bubur di Desa Sebelimbingan, Kota Bangun.
Alokasi perbaikan jalur rusak diwarnai tarik-menarik kue APBD. Jika semula dana perbaikan jalan hanya Rp 4,8 miliar, anggaran disebut-sebut naik menjadi Rp 10 miliar. Sejumlah anggota legislatif beberapa kali keluar dari ruang rapat. Mereka bolak-balik ke ruang Ketua DPRD Kukar Salehudin. Momen itu disebut-sebut agenda lobi anggaran di internal Banggar.
