Namun, gelagat KPK mengincar ketidakberesan proyek yang dikerjakan PT CGA di Kukar mulai terlihat pada Oktober lalu. Sembilan orang dari direksi dan karyawan PT CGA diperiksa di Malang, Jawa Timur, untuk mendalami kasus Bupati Rita. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah membenarkan pemeriksaan tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan materi pemeriksaan. Febri hanya menyampaikan, pemeriksaan orang-orang PT CGA berhubungan dengan gratifikasi yang disangkakan kepada Rita.
Disinggung dugaan itu, Plt Kepala Dinas PU Kukar Muhammad Yamin memilih tak berkomentar. Namun, dalam kenyataannya, PT CGA telah menyelesaikan pembangunan 78 kilometer jalan Kelekat-Tabang. Dengan demikian, 178 kilometer poros Kota Bangun-Tabang telah selesai dicor beton kecuali segmen Desa Sebelimbingan, Kota Bangun, menuju Tuana Tuha, Kenohan.
Panjang jalan yang belum dicor tinggal 32,8 kilometer. APBD Kukar yang terjun bebas mulai 2015 karena turunnya dana bagi hasil migas memacetkan kucuran anggaran. Untuk memuluskan poros tadi, diperlukan tambahan Rp 202 miliar yang sempat dianggarkan dalam program multiyears 2016–2021. Namun, lagi-lagi karena APBD Kukar yang tidak sehat, usulannya diciutkan menjadi Rp 50 miliar.
Pekerjaan yang tersisa yakni 32,8 kilometer akhirnya memunculkan masalah. Beberapa titik jalan yang belum bercor beton berdiri di tepi Sungai Mahakam. Ketika hujan berhari-hari ditambah pasang sungai, permukaan jalan berubah seperti rawa-rawa. Mobil penumpang berukuran kecil masih bisa lewat walaupun dengan susah payah. Kendaraan besar berbeda nasib karena harus mengantre hingga tiga malam.
