Melansir dari Middle East Monitor, Rabu, 5 Juni 2025, selain itu, meskipun peta dalam kurikulum tidak menampilkan nama “Israel”, nama “Palestina” juga telah dihapus meskipun sebelumnya mengidentifikasi keseluruhan Palestina pada petanya. Penemuan lain yang ditemukan dalam penelitian ini termasuk dugaan referensi dan ajaran anti-Semit tidak lagi ada dalam kurikulum Kerajaan, serta penghapusan konten yang menggambarkan konsep-konsep seperti kesyahidan dan jihad, dan menggantinya dengan interpretasi yang memprioritaskan jihad batin dan jihad perjuangan untuk mengatasi diri sendiri.
Menurut surat kabar Times of Israel, Nimrod Goren, kepala Mitvim, Institut Kebijakan Luar Negeri Israel, memuji langkah ini sebagai sebuah langkah kecil yang menunjukkan perubahan narasi terhadap Israel, dan menunjukkan lebih banyak toleransi dan keterbukaan. Revisi kurikulum Saudi menunjukkan bahwa jika Saudi menuju normalisasi, mereka melakukan semuanya sejalan dengan model UEA dan Bahrain, yang menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv sekitar empat tahun lalu berdasarkan Perjanjian Abraham. “Prosesnya mirip dengan apa yang dilakukan UEA dan Bahrain pada dekade sebelum Kesepakatan Abraham, sebuah langkah yang sangat lambat dan bertahap yang mencerminkan toleransi dan normalisasi keterlibatan, menjadikannya lebih rutin dalam persepsi publik," pungkas Goren.
Dalam konteks ini, keputusan Arab Saudi untuk memperkenalkan kurikulum buku pelajaran baru yang menghapus nama Palestina dan tak lagi sebut Israel sebagai musuh merupakan langkah kontroversial yang memicu reaksi di tingkat internasional. Kebijakan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dalam politik luar negeri Arab Saudi dan menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan negara tersebut di masa depan. Terlepas dari kontroversi dan reaksi yang timbul, perubahan dalam kurikulum buku pelajaran ini berpotensi membentuk pandangan dan sikap generasi muda Arab Saudi terhadap konflik di kawasan Timur Tengah.
