Banjir yang melanda beberapa wilayah Korea Utara menyebabkan kerusakan besar, menghancurkan rumah-rumah, dan memaksa banyak warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Namun, dalam insiden terbaru ini, beberapa warga yang gagal menyelamatkan potret pemimpin dari genangan air harus menghadapi sanksi berat dari pemerintah.
"Ini adalah pelanggaran serius di Korea Utara," kata seorang pengamat politik yang memantau perkembangan di negara tersebut. "Bagi rezim, menjaga simbol pemimpin bahkan lebih penting daripada menyelamatkan nyawa."
Tindakan pemerintah ini mengundang reaksi keras dari komunitas internasional, yang menilai bahwa fokus utama seharusnya pada penyelamatan warga dan pemulihan bencana, bukan pada simbol-simbol politik. Organisasi HAM pun menyoroti peristiwa ini sebagai bukti semakin ketatnya kontrol negara terhadap kehidupan sehari-hari rakyatnya.
