Kasus perubahan nama ratusan desa di Xinjiang menjadi bukti terbaru dari upaya pemerintah China untuk mengendalikan dan menekan minoritas Muslim di negaranya. Hal ini juga menunjukkan bahwa konflik antara pemerintah China dan kelompok etnis minoritas di Xinjiang masih jauh dari penyelesaian, dan persoalan hak asasi manusia di wilayah tersebut terus menjadi perhatian dunia.
Tiongkok telah menggunakan ancaman terorisme kekerasan, radikalisasi, dan separatisme di masa lalu untuk membenarkan penahanan massal terhadap populasi minoritas Uighur di negara tersebut. menimbulkan pertanyaan yang mendasar tentang kebebasan beragama dan hak untuk mempertahankan identitas budaya. Diharapkan bahwa pemerintah China dapat memberikan transparansi dan jaminan akan hak-hak minoritas etnis di Xinjiang, serta memastikan keberlangsungan budaya dan agama yang menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas mereka.
